Cara Mengurus Surat Keterangan Domisili
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAc1MnrwYiiFK0ysVMzOC-RbbomrJFb4iGrWFN1GWR1wN6idDClzgfEbDMyJJqhccE2ygnhCKvY4qK4Sx-nXHY7bOViGjjVUfgJ8arGzBoA6my0ladsBUp9NZE4lzfSrgRhFb0JEc8j4BN/s72-c/120017745.png
Cara Mengurus Surat Keterangan Domisili
Anda punya masalah saat mengurus Surat Keterangan Domisi (SKD) terutama yang ada di Jakarta? Setiap lembaga/perusahaan/yayasan wajib memiliki Surat Keterangan Domisi yang menunjukkan lokasi lembaga/perusahaan/yayasan tersebut. Anda harus mengurus SKD tersebut pertama di Kelurahan dan selanjutnya di Kecamatan di mana lembaga/perusahaan/yayasan tersebut berdomisili, serta wajib ditandatangani oleh pejabat Keluarahan dan Kecamatan.
Sebelum mengurus SKD, Anda perlu mempersiapkan dokumen sebagai berikut:
1. Asli Surat Pengantar RT/RW setempat.
2. Copy Bukti kepemilikan tempat atau surat kontrak bagi yang menyewa.
3. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Copy bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB).
5. Copy KTP pengurus lembaga/perusahaan/yayasan.
6. Copy Akte Pendirian lembaga/perusahaan/yayasan.
Hal-hal yang perlu Anda ketahui soal SKD:
1. Tidak ada biaya (GRATIS) untuk mengurus SKD baik di Kelurahan maupun kecamatan. Silahkan Anda protes atau laporkan kalau pihak kelurahan/kecamatan memasang tarif atau meminta sejumlah dana untuk SKD tersebut. Namun mungkin, di Kelurahan/Kecamatan tersebut Anda akan dihimbau untuk menyumbang dana sosial ZIS (Zakat). Tapi kembali lagi itu sifatnya sukarela, tidak ada patokan nilai, dan kalau Anda menyumbang pastikan Anda mendapatkan tanda terima resmi dari ZIS.
2. SKD itu sangat penting untuk mengurus dokumen-dokumen lembaga/perusahaan/yayasan selanjutnya. Tanpa SKD Anda tidak bisa mengurus seperti misalnya: NPWP PT, Surat Ijin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Rekening Bank a/n PT, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pajak setempat, dan lain-lainnya.
3. Tidak semua kawasan bisa dijadikan domisili usaha. Hanya kawasan komersial yang bisa diberikan SKD. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik, sebaiknya Anda tidak menyuap pejabat kelurahan/kecamatan demi dikeluarkannya SKD, supaya ke depan Anda tidak menghadapi persoalan hukum.
Demikian yang bisa saya bagikan berdasarkan pengalaman investigasi mengurus SKD di beberapa kelurahan dan kecamatan. Terima kasih.
